REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Aktivis Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau (KBB Kepri) mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib pelajar yang berdomisili di kawasan konflik, Pulau Rempang sejak pemberlakuan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Rempang Eco City.
Sekretaris KBB Kepri, Merry Dwi Afrillina mengatakan terdapat 678 orang pelajar SDN 24 dan SMPN 22 menetap di Pulau Rempang berdekatan dengan lokasi konflik yang potensial mengalami gangguan psikis akibat konflik berkepanjangan di area itu.
“Pada tahun 2023 sejumlah pelajar mengalami gangguan seperti trauma dan lain-lain. Kami khawatir ini akan terulang lagi. Mau sampai kapan?” kata Merry, yang juga mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Menurut dia, peristiwa intimidasi dan penganiayaan terhadap 8 orang warga Pulau Rempang, Rabu dini hari perlu disikapi secara bijak dan terukur agar tidak terulang lagi di kemudian hari.
Meski sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya, dan apa motif dari peristiwa berdarah itu, Merry mendesak pemerintah dan aparat yang berwenang segera melakukan upaya untuk melindungi warga.
“Pertama, mitigasi agar tidak terulang lagi. Kedua, lindungi warga, khususnya anak-anak,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah dan aparat yang berwenang bahwa para pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang dilindungi konstitusi. Mereka merupakan generasi emas yang seharusnya tidak menyaksikan atau mungkin mengalami peristiwa penganiayaan yang sadis tersebut.
Para pelajar semestinya mendapatkan ruang dan jaminan untuk mengenyam pendidikan secara maksimal, serta berinteraksi dan bermain di lingkungan yang baik.
“Hentikan aksi biadab di Pulau Rempang karena bisa membuat para orang tua di Tanah Air marah kepada pelakunya. Hentikan saat ini juga,” ucap Merry dengan nada tinggi.
