REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Pengamat politik sekaligus pakar media Provinsi Kepri, Zamzami A Karim menyebutkan berdasarkan hasil penelitian demokrasi indonesia itu palsu (false democration), dan ini muncul di jurnal internasional berjudul “democration in indonesia 2024”.
Informasi ini disampaikan Zamzami dalam dialog interaktif bertema sinergi untuk Pilkada Kepri (Sabtu, 6/6) dalam rangka ultah ke-4 Ulasan.
Kegiatan yang digagas tim kreator ulasan berhasil menghadirkan diskusi hangat berkonsep outdoor. Diskusi berjalan alot dihadiri kalangan parpol, kalangan asosiasi, organisasi media, pengamat, perwakilan pemerintah, organisasi pemuda dan kepolisian.
Zamzami menyampaikan saat ini proses demokrasi kita sedang disorot media asing, termasuk capaian pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Legislatif tahun 2024.
“Salah satu jurnal internasional menerbitkan demokrasi kita palsu, “demokrasi false in indonesia election 2024,” kata dia.
Merespon pernyataan zamzami, mewakili KPU Kepri Jernih Siregar mengatakan KPU dalam hal ini memperoleh respon positif, dimana tingkat partisipasi pemilih mendatangi TPS meningkat hingga 78%, artinya, KPU cukup sukses sebagai penyelenggara.
Mewakili Bawaslu Kepri, Maryamah menambakan Kepri termasuk urutan ke 15 dalam kerawanan pemilu, dimana DKI sebagai nomor wahid sebagai Provinsi paling rawan.
“Hal ini bukan karena chaos atau apapun, namun karena terkendala oleh jarak tempuh pulau terluar Kepri yang cukup jauh, seperti Mantang dan lainnya,” kata Maryamah.
Ia mengatakan tingkat kerawanan ini disaat bulan November, kebetulan musim angin utara. Ini sangat mengkhawatirkan, kita butuh sangat perhatian serius untuk mengantisipasi kondisi seperti ini.
Kepolisian juga berpendapat serupa, kerawanan terletak pada jalur distribusi perlengkapan pemilu dengan situasi pulau kecil terluar, terutama Bintan dan Lingga, ujar Wakapolres Bintan.
Hasfarizal Handra sebagai delegasi Pemprov Kepri utusan Kesbangpol mengutarakan hal senada. Menurutnya untuk anggaran pengamanan pemerintah menyediakan anggaran sebesar 37 miliar untuk TNI dan Polri.
Dalam kesempatan ini, Politisi partai Golkar menyampaikan beberapa cerminan pelaksanaan pilpres dan pileg 2024, menawarkan sebuah tidak konsisten UU, sehingga akan mengimbas pada kinerja pelaksana pemilu.
“Saya merasakan sendiri saat pilpres money politik cukup hebat terjadi, dan kami parpol kadang merasa ada kecendrungan dan kelemahan pelaksana pemilu dalam hal ini KPU,” ujarnya.
Kemudian masih belum ada integritas yang tinggi dalam merekruet personil hingga KPPS. “Kegiatan seperti ini tidak bisa dadakan, praktek titip menitip tidak bisa dihindarkan, terkadang pelaksana masih teraviliasi dengan Parpol atau hubungan keluarga dengan para caleg,” paparnya.
Apabila hal seperti ini dibiarkan maka hasil kinerjanya dianggap percuma tidak jujur. Kami ingin KPU jeli dalam merekrut KPPS, kemudian bagaimana KPU bisa yakin dengan netralitas hasil kerja masing-masing mereka, ujarnya.
Menjawab pernyataan perwakilan Politisi Golkar, Jernih Siregar mengatakan semua berjalan sesuai standar operasi prosedur (SOP) yang ditetapkan.
“Tentu kami punya integritas, namun jika bapak tidak yakin, untuk apa kita pilkada. Ini butuh dukungan semua pihak agar terwujud hasil pemilu yang baik” kata Jernih Siregar.
Mewakili Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Devi Yanti Nur mengingatkan KPU dan Bawaslu bekerja berdasarkan tupoksi yang sudah digarislan undang-undang.
Masalahnya kata Devi, UU yang dijalankan produk DPR RI hasil 2019, kemudian untuk proses Pilkada nanti SMSI Kepri akan mendukung program Parpol untuk lebih selektif memilih calon pemimpin yang dijadikan kandidat peserta Pilkada.
“Hakikat demokrasi adalah melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, dimana masyarakat bisa mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan yang adil makmur,” paparnya.
Kemudian Devi mengatakan jika proses di Parpol berjalan baik maka kandidat yang dihasilkan juga akan baik, dan bukan terletak pada mahar politik semata. “Apabila kandidat hasil seleksi Parpol disukai masyarakat maka partisipasi pemilih juga akan meningkat,” sebutnya.
Kami berharap sosialisasi penyelenggara pemilu dapat menjalin kerja sama dan kemitraan dengan organisasi media agar proses yang dihasilkan dalam Pilkada mendatang sesuai dengan harapan semua pihak.
“Ini hanyalah teori, namun saya pesimis karena UU pemilu saat ini masih sangat lentur, bahkan bisa dikendalikan pemimpin pusat, atau akan lebih baik Pilkada nanti berdasarkan disentralisasi agar tidak terjadi perpecahan. Jujur Kepri saat ini krisis pemimpin, kepercayaan masyarakat mesti dijaga,” harapnya.
Kendati demikian, SMSI Kepri dalam Pilkada mendatang siap bersinergi dengan tidak mengedepankan demokrasi yang palsu, namun pelaksaan pilkada mendatang melahirkan kandidat pemimpin yang mau merespon keluhan masyarakat.
“Mari kita bergandeng tangan untuk Pilkada serentak tahun ini, dan doakan di tahun baru islam 1 muharram Kepri berkah serta melahirkan pemimpin yang sesuai dengan karakteristik masyarakat nan heterogen,” pungkasnya.
