
REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG –Masyarakat netral menilai anggaran Rp.16,259 Miliar yang dihibahkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tanjungpinang tergolong besar.
Karena menurut laporan Sempadan Pos. Com, Senin (03/6/2024), anggaran sebesar itu dinilai lebih banyak dipergunakan untuk membayar sewa tempat kegiatan rapat KPU Tanjungpinang.
Ketua LSM Hitam Putih Tanjungpinang Putera berharap KPU bisa lebih selektif menggunakan anggaran, bahkan lebih daripada itu mereka dapat menyertakan media massa sebagai sarana sosialisasi seluruh program KPU, tentu dengan tidak mengkluster media massa.
“Gunakan anggaran tepat guna dan jadikan media massa sebagai mitra kerja, tentu dengan tidak mengkluster media massa berdasarkan kedekatan semata,” pintanya.
Supaya penggunaan anggaran di KPU tepat guna, kami juga meminta Aparatur Penegak Hukum seperti Kejaksaan mengawal serta memastikan seluruh rangkaian tahapan proses Pemilukada Tanjungpinang berjalan baik, transparan dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat membenarkan pihaknya telah mengalokasikan 16,250 Miliar untuk suksesi Pemilukada kota Tanjungpinang. Nah anggaran itu bisa saja mereka alokasikan sedikit untuk sosialisasi dan publikasi program KPU.
“Karena setiap acara sosialisasi KPU seperti peluncuran program dan mascot Pemilu maupun pemilihan kepala daerah, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wawako tentu memerlukan sarana media massa,” kata Zulhidayat, saat di minta tanggapannya usai pelantikan Pj Walikota Andri Rizal, Jum at (31/5/2024) kemarin.
Komisioner KPU Tanjungpinang untuk divisi perencanaan data dan informasi, Desi Liza Purba saat dihubungi Sempadan Pos mengatakan untuk acara KPU di Tugu Sirih beberapa waktu lalu kami mengundang beberapa media, dan berikutnya jika KPU Tanjungpinang menggelar kegiatan akan kami undang media lainnya.
“Kegiatan KPU seterusnya, kami akan terapkan metode bergantian, kecuali untuk organisasi pers.Kegiatan KPU seperti teknis, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan hari H pemilihan hingga proses rekapitulasi,” kata dia.
Selain itu, mantan Ketua Partai Politik Afiendri berpendapat anggaran pelaksanaan Pemilukada untuk kota Tanjungpinang tentu di alokasikan juga oleh KPU Pusat dan nilainyanjuga dirasa mumpuni.
Jika Pemko menambah hibah 16,250 Miliar dengan kondisi pengurangan TPS yang lumayan banyak, bahkan tanpa calon independen, barang tentu pos anggarannya bisa di alokasikan untuk program atau kegiatan yang lebih bermanfaat daripada harus membayar sewa ruangan.
Ia menyarankan Komisioner KPU sebaiknya jalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemko Tanjungpinang untuk meminjam ruang pertemuan atau ruang rapat daripada harus mengeluarkan anggaran hibah tersebut untuk sesuatu yang bisa saja orang lain menilai pemborosan.
“Sebenarnya semua tergantung rekan-rekan Komisioner KPU, kalau mereka ingin membantu teman-teman jurnalis atau perusahaan pers Tanjungpinang tentu akan ada solusinya,” pungkasnya.