DAERAHPENDIDIKANPOLITIK

Disdik Kepri Sorotan Legislator, Temuan BPK Hingga Pengelolaan SPP Jadi Materi Bahasan

38
×

Disdik Kepri Sorotan Legislator, Temuan BPK Hingga Pengelolaan SPP Jadi Materi Bahasan

Sebarkan artikel ini
Sejumlah Legislator soroti berbagai persoalan di Dinas Pendidikan Kepri

REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Temuan BPK RI serta sarana dan prasarana, pengelolaan dana SPP, perjalanan dinas hingga bantuan sosial (bansos) di Dinas Pendidikan Kepri menjadi sorotan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna hasil Reses, Senin (×7/6/2024). 

Sejumlah legislator yang berkomentar merespon berbagai kejanggalan Disdik Kepri, diantaranya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Uba Ingan Sigalingging dan Anggota Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar.

Uba menilai Disdik Kepri harus bersifat transparan dan mampu menginventarisasi temuan yang ada. Termasuk juga dengan laporan pertanggungjawaban dari anggaran.

“Terkait temuan itu, terutama penyewaan aset, saya kira harus ada langkah konkrit. Untuk menginventarisasi mana aset mana bukan. Sudah pasti harus ada laporan,” ucapnya.

“Kita berharap Disdik lebih terbuka. Melakukan koordinasi dengan sekolah secara langsung. Bukan hanya laporan. Kalau hanya laporan saja, inilah yang terjadi,” tambah legislator yang membidangi sektor pendidikan itu.

Menurutnya, Disdik Kepri juga harus segera menyikapi berbagai temuan itu. Sebab, seluruh anggaran yang Pemprov berikan harus memiliki pertangungjawaban.

“Saya kira harus segera Disdik sikapi. Karena bagaimana pun anggaran pemerintah harus ada pertanggungjawaban,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kepri, Taba Islandar membacakan sejumlah keluhan masyarakat dari hasil reses di dapilnya.

Beberapa di antaranya perihal sarana dan prasarana di Nongsa, Kecamatan Bulang, Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Galang.

“Ketersediaan infrastruktur dalam pendidikan. Terutama di Batam yang begitu padat. Masih kekurangan lokal dan sekolah. Kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, Taba juga mencatat masih kurangnya sarana digitalisasi pada satuan pendidikan di dapilnya. “Fasilitas digitalisasi di beberapa sekolah belum mendapatkannya,” lanjut Taba.

Ia berharap, beberapa catatan hasil reses itu dapat menjadi perhatian bagi pemerintah kedepan.

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *