REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Rencana evaluasi menyeluruh pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri hingga saat ini belum dilakukan pemegang saham terbesar perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Melihat kondisi ini, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Kepulauan Riau Andi Cori Patahuddin lantas memberikan ultimatum tata kelola, pemanfaatan dan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Pelabuhan Kepri Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
“Jika evaluasi tak dilakukan Gubernur Kepri, kami siap menggelar aksi masaa dan mengepung kantor gubernur untuk meminta pertanggungjawaban pemprov kepri terhadap alokasi APBD di BUP Kepri,” katanya, Rabu 8 Februari 2023 di Tanjungpinang.
Ia menambahkan, untuk menjaga marwah dan eksistensi daerah merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat. Andi Cori juga menyampaikan jija dirinya merupakan pendukung Ansar Ahmad. Oleh karena itu, untuk menjaga marwah daerah dan pemimpin. kami akan berekasi lebih keras apabila langkah evaluasi tak juga dilakukan terhadap PT. Pelabuhan Kepri Badan Usaha Pelabuhan.
Mantan legislator kota Tanjungpinang ini juga menjelaskan hasil pertemuan Asisten II Pemprov Kepri dengan BUP tidak membahas secara detail persoalan kerugian signifikan yang dialami BUP Kepri.
“Pertemuan kedua belah pihak hanya membahas persoalan labuh jangkar dan tidak mengulas kondisi perusahaan yang tidak sehat,” ujar Cori.
Cori berharap Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad segera mengambil langkah tegas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) serta memanggil evaluator untuk mengaudit tata kelola keuangan dan kinerja perangkat sistem PT. Pelabuhan Kepri Badan Usaha Pelabuhan
“Jujur kami kecewa dengan apa yang dibahas Pemprov Kepri dan BUP ketika itu. Apa yang kita sampaikan kala itu berbeda dengan apa yang mereka bahas. Pembohongan publik sepertinya tengah mereka kedepankan untuk menutup bobroknya managamen disana,” ujarnya.
Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, belum lama ini mengatakan akan segera mengevaluasi BUP Kepri PT. Pelabuhan Kepri lantaran mendengar sejumlah persoalan yang muncul di salah satu Prusda Kepri itu. “Saya sudah dengar masalah itu. Akan saya evaluasi menyeluruh,” kata Ansar kepada sejumlah media, di Tanjungpinang, Kepri.
