REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, memimpin dan membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah Se-Provinsi Kepri dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (22/8/2022).
Rapat ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mewaspadai lonjakan inflasi pangan.
Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Ansar mengundang langsung Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri Musni Hadi Kusuma Atmaja, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Darwis Sitorus, untuk berdiskusi dengan bupati dan walikota membahas langkah-langkah antisipasi kenaikan harga komoditas di Kepri.
“Kita harus melakukan langkah-langkah efektif untuk mengantisipasi ini (inflasi) semua. Memang bicara inflasi ada beberapa faktor yang tidak bisa kita intervensi terutama karena fluktuasi global, tapi ada sisi-sisi yang bisa kita intervensi langsung oleh daerah seperti komoditi komoditi tertentu,” kata Ansar.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kepri, saat ini inflasi di Kepri pada Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 0,61 persen. Inflasi di Kepri pada Bulan Juli 2022 jika dihitung berdasarkan tahun kalender dari Januari 2022 tercatat 4,38 persen, sementara dalam Year on Year (YoY), inflasi di Kepri tercatat 6,09 persen.
Adapun komoditas penyumbang terbesar inflasi pada Bulan Juli di Kepri adalah cabe merah yang melonjak 158,83 persen dengan andil inflasi 0,95 persen.
Lalu minyak goreng yang melonjak 46,08 persen dengan andil inflasi 0,59 persen, dan cabe rawit yang meningkat 106,70 persen dengan andil inflasi 0,21 persen.
Untuk mengantisipasi inflasi semakin meningkat, dalam solusi jangka pendek, Ansar akan menyerukan untuk optimalisasi pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk menanam beberapa komoditas yang masih tinggi harganya. Juga akan dilakukan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersama Bank Indonesia Perwakilan Kepri rutin menggelar operasi pasar murah yang menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. “Tetapi harus kita pastikan betul operasi pasar yang digelar itu memang mampu menurunkan harga komoditas. Operasi pasar kita lakukan untuk jenis-jenis yang memengaruhi inflasi,” kata Ansar.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat Edaran (SE) bernomor 500/4825/SJ tersebut dikeluarkan pada Jumat (19/8/2022) lalu.
SE ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah.
Melalui SE tersebut, gubernur, bupati, dan walikota diminta mengoptimalkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan.
Langkah ini terutama ditempuh melalui kerja sama antar daerah. Selain itu, daerah juga diminta memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terdampak inflasi di daerah.
Apabila kebutuhan anggaran tersebut belum tersedia, daerah dapat menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pergeseran anggaran.
