REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (Diskominfo Kepri) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Diskominfo se-Kepri guna memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau.
Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Selasa (8/10/2024), dan dihadiri perwakilan KPU, Bawaslu, serta Komisi Informasi Kepri.
Hasan menegaskan, koordinasi antar-lembaga menjadi kunci sukses dalam menjamin Pilkada 2024 berjalan aman dan kondusif.
“Kami mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada dengan memperkuat jaringan komunikasi di seluruh wilayah, termasuk area dengan konektivitas terbatas,” ujar Hasan.
Rapat ini juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) selama Pilkada.
Diskominfo Kepri mengatakan, akan mengintensifkan kampanye netralitas ASN melalui berbagai platform komunikasi untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang bisa merusak integritas Pemilu. Setiap ASN di Kepri kata Hasan, harus paham bahwa pelanggaran netralitas dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Selain itu, Diskominfo Kepri juga menekankan pentingnya memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang dapat memicu ketidakstabilan sosial.
“Kami siap berada di garda terdepan dalam melawan hoaks yang bisa meresahkan masyarakat,” kata Hasan.
Terkait infrastruktur, Diskominfo melaporkan bahwa 94 persen dari 3.327 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kepri sudah memiliki koneksi internet memadai. Namun, 6 persen TPS masih memiliki kendala konektivitas, dan ini menjadi fokus utama sebelum hari pemungutan suara.
“Diskominfo akan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi dan BAKTI Kominfo untuk memastikan semua TPS siap,” katanya.
Sementaa itu, Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, menekankan pentingnya validasi data pemilih dan kesiapan infrastruktur komunikasi di semua TPS.
KPU lanjut dia, akan berupaya memastikan seluruh TPS terkoneksi internet agar proses pemungutan dan rekapitulasi suara berjalan lancar.
Sementara anggota Bawaslu Kepri Maryamah, mengatakan, tantangan terbesar Pilkada saat ini adalah terkait netralitas ASN. Dalam kesempatan itu, Ia juga menghimbau , agar ASN di Kepri untuk tidak terlibat dalam kampanye, baik secara langsung maupun di media sosial.
“Bawaslu akan mengawasi ketat pelanggaran terkait netralitas ASN ini,” katanya.
Ketua Komisi Informasi Kepri, Arison, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi selama Pilkada. Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang akurat dan dapat dipercaya, sementara hoaks dan isu SARA harus dicegah agar tidak memicu ketidakstabilan sosial.
Dengan langkah-langkah tersebut, Diskominfo Kepri, KPU, Bawaslu, dan Komisi Informasi siap bekerja sama untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan transparan.
