PENDIDIKANPERISTIWAPOLITIKTANJUNGPINANG

Ratusan Warga Binaan Rutan Tanjungpinang Gunakan Hak Politik Pilkada 2024

61
×

Ratusan Warga Binaan Rutan Tanjungpinang Gunakan Hak Politik Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Sebanyak 363 warga binaan Rutan Kelas I Tanjungpinang menggunakan hak politik di Pilkada 2024.

REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Ratusan warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang mengunakan hak pilih dalam gelaran Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).

Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus 901 yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang.

Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang, Yan Patmos, yang memantau secara langsung jalannya pemungutan suara.

Ia menjelaskan bahwa dari total 457 warga binaan yang berada di Rutan, sebanyak 224 orang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sementara 145 lainnya masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Kami memastikan seluruh warga binaan yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya secara aman dan nyaman,” jelas Yan Patmos. 

Yan mengatakan pelaksanaan Pilkada ini menjadi bagian dari upaya kami mendukung hak-hak politik warga binaan.

Untuk menjamin kelancaran proses pemungutan suara, Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS Khusus ini berasal dari jajaran ASN Rutan Kelas I Tanjungpinang, sesuai surat penetapan dari KPU Kota Tanjungpinang. 

“Kami memastikan seluruh ASN Rutan Kelas I Tanjungpinang tetap bersikap netral, mulai dari proses pelaksanaan hingga berakhirnya Pilkada,” tegas Yan Patmos.

Salah satu warga binaan, Yudi Armada, mengutarakan rasa senang karena disediakan TPS di lingkungan rutan. 

“Kami merasa senang bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkada ini. Dengan adanya TPS di sini, kami bisa memilih langsung untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang,” kata dia.

Penyelenggaraan Pilkada di Rutan Kelas I Tanjungpinang berjalan dengan tertib dan lancar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. 

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *