REGIONAL NEWS.ID, BINTAN – Bawaslu Kepri sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Hotel Bintan Argo Beach Resort, Jum at 22 November 2024.
Ahli Pers sekaligus pengamat politik Dr. Zamzami A. Karim dan Dr. Radian Syam SH sebagai ahli Pers Polres Bintan turut hadir dalam kesempatan ini.
Dihadapan peserta, Bawaslu Kepri memaparkan pemetaan potensi kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada serentak mendatang.
Bawaslu meguraikan 6 indikator TPS kategori yang paling sering terjadi kerawanan dengan 17 indikator dengan frekuensi lebih rendah serta 8 TPS terindikasi jarang terjadi kerawanan namun tetap penting untuk di antisipasi.
Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, menjelaskan pemetaan kerawanan didasarkan pada 8 variabel dan 31 indikator yang melibatkan 419 kelurahan/desa di tujuh kabupaten/kota di Kepri, dengan pengambilan data dilakukan antara 10 hingga 15 November 2024.
Indikator kerawanan yang di identifikasi meliputi masalah penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, serta netralitas penyelenggara pemilu, termasuk ASN, TNI/Polri.
Lanjut Maryamah untuk kendala logistik, lokasi TPS, serta jaringan listrik dan internet juga menjadi faktor yang harus diwaspadai.
“Pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih tambahan, KPPS yang bukan domisili TPS, dan kendala jaringan menjadi indikator rawan yang sering terjadi,” imbuh Maryamah.
Bawaslu Kepri mengingatkan KPU, PPS, KPPS, serta seluruh stakeholder terkait agar melakukan koordinasi dan langkah antisipasi untuk mencegah gangguan di TPS.
Rekomendasi tersebut mencakup distribusi logistik yang tepat waktu, penghitungan suara yang akurat, dan pemprioritaskan kelompok rentan, kata dia.
“Pemetaan kerawanan ini menjadi acuan untuk memastikan pemungutan suara berjalan lancar dan demokratis, tanpa hambatan yang merugikan,” sebut Maryamah.
Bawaslu Kepri menegaskan pentingnya pengawasan langsung pada logistik pemilu, pemungutan suara, dan akurasi data pemilih agar Pilkada 2024 berjalan sesuai harapan masyarakat.