REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri gelombang pertama yang dilaksanakan pada 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024, menjadi polemik.
Salah satu honorer Disdik Kepri bernama Junaidi mengaku sudah bekerja ±14 tahun, mewakili rekan-rekan seperjuangan di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saya menyuarakan hak mereka agar tidak terabaikan dan digantikan oramg lain, atau pihak-pihak yang tidak berhak.
Junaidi menegaskan hak-hak dan peluang kelulusan menjadi PPPK bagi PTT, THL akan berimbas karena masuknya rombongan honorer siluman di sejumlah OPD tanpa kriteria dan penjelasan.
“Saya akan akan mengumpulkan data bersama rekan-rekan di OPD lain. Apabila ada indikasi maladministrasi yang dilakukan oleh para peserta seleksi PPPK sehingga mereka lulus verifikasi, kami langsung sesegera mungkin melaporkan ke aparat penegak hukum (APH),” tegasnya.
Selaku staf honorer yang mewakili beberapa OPD terimbas dampak penambahan honorer yang tidak jelas asal asulnya, bukan bekerja di OPD terkait, terdiri kurang lebih ada 14 OPD. Untuk itu saya meminta Plt Gubernur Kepri segera mengambil langkah tegas dan tindakan.
14 OPD yang terimbas, seperti Disperindag, Disnaker, DPUPP, Disdik, Dispenda, Dinas kesehatan, Perpustakaan, BKAD, dan lainnya.
“Jangan anggap remeh kami-kami ini yang telah mengabdi belasan tahun, jika hak dan kesempatan kami ditikung dialihkan ke orang yang bukan haknya. Kami sangat merasa sediih dan kecewa, karena perjuangan pak Ansar Ahmad yang memperhatikan kurang lebih 4000 honorer menjadi rusak akibat ketidakprofesionalan BKD dalam mensosialisasikan serta melaksanakan penerimaan seleksi PPPK di Pemprov Kepri, sehingga menjadi ricuh,” terangnya.
Senada, salah satu perjabat di Pemprov Kepri (namanya dirahasiakan) yang peduli dengan nasib para honorer yang tidak jelas kelulusan ke depan akibat ada honorer siluman yang bertambah, mengatakan, proses seleksi PPPK kali ini sebetulnya sudah sesuai dengan jumlah honorer yang terdata.
Hanya saja proses ini dinodai dengan banyak praktek curang yang dilakukan peserta yang mendapatkan SK dan surat pengamalan kerja dari OPD yang bukan tempatnya bekerja.
Praktek curang dilakukan peserta, diantaranya melakukan pemalsuan dokumen persyaratan administratif untuk lolos seleksi.
Adapun dokumen persyaratan yang disebut-sebut paling rawan dipalsukan adalah SK honorer dan surat pengalaman kerja yang dibuat telah bekerja di atas 2 tahun.
Termasuk salah satu motif pemalsuan berupa penambahan masa kerja, dari yang belum genap 2 tahun menjadi cukup 2 tahun atau lebih selain SK honorer yang benar-benar fiktif.
Praktek serupa juga dilakukan PPPK tenaga teknis yang memalsukan pengalam kerja agar relevan dengan bidang yang dilamar. Semoga dugaan kecurangan ini dapat ditindak lanjuti APH untuk menegak keadilan dan menjadi contoh ke depan agar tidak sembarangan melakukan manipulasi data pegawai.
