REGIONAL NEWS.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan nasional serta efisiensi anggaran di seluruh kementerian dengan mengurangi sejumlah kegiatan seremonial.
Hal itu disampaikan kepala Negara dalam sidang Kabinet Paripurna pertama yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada 23 Oktober 2024.
Presiden menekankan, agar kabinetnya berfokus pada kesejahteraan rakyat, penguatan pendidikan, dan penegakan hukum sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Menurut Presiden, persatuan adalah kunci untuk mencapai kepentingan nasional yang vital bagi keberlangsungan bangsa.
“Persatuan ini artinya kita harus bisa menyepakati kepentingan nasional yang vital bagi hidup bangsa kita,” ujarnya, sambil menekankan perlunya kerja sama untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945, termasuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.
Efisiensi Anggaran dan Pengurangan Kegiatan Seremonial
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya efisiensi, terutama dalam mengelola anggaran negara.
Ia meminta agar kementerian memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan mengurangi kegiatan seremonial yang kurang produktif, seperti seminar, sarasehan, dan konferensi yang berlebihan.
“Saya minta kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, mohon dikurangi,” ucapnya tegas.
Selain itu, Presiden memberikan kewenangan kepada para menteri untuk mengganti pejabat yang tidak menunjukkan kinerja optimal, sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan profesional.
Dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo juga menekankan perlunya swasembada pangan dan energi untuk menjaga ketahanan nasional.
“Swasembada pangan adalah prioritas dasar karena dalam situasi global, perang besar bisa pecah sewaktu-waktu,” katanya.
Hal ini menegaskan kesadaran pemerintah terhadap risiko geopolitik yang bisa berdampak pada ketahanan pangan Indonesia.
Selain itu, Presiden juga mengajak seluruh Kabinetnya, agar fokus pada pembangunan ekonomi dalam Negeri khususnya bidang kesehatan, pendidikan dan penegakan hukum yang tegas.
Fokus ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri.