REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Ribuan tenaga honorer dan tenaga harian lepas (THL) di Kota Tanjungpinang terancam harus bekerja paruh waktu mulai November 2024, jika mereka tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wacana ini mencuat, dengan pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem kerja paruh waktu bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah, mengatakan, hingga saat ini terdapat 2,000 lebih tenaga honorer di Pemko Tanjungpinang. Sementara tenaga PPPK yang akan diterima dari kuota yang ditetapkan pusat hanya hanya berjumlah 567 formasi.
Hingga saat ini lanjutnya, wacana pengalihan honor TLH menjadi Pekerja Paruh Waktu ini sudah disampaikan pusat. Namun untuk rincian dan teknis serta mekanisme penerapannya hingga saat ini belum ada dari Pemerintah Pusat.
“Ini masih sekadar isu, kami belum menerima informasi resmi mengenai teknis dan mekanisme jam kerja paruh waktu tersebut,” kata Fatah pada Senin (14/10/2024).
Ia juga mengatakan, tenaga honorer dan THL yang berhasil lolos seleksi PPPK akan diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP), sementara yang tidak lolos akan dimasukkan ke dalam sistem kerja paruh waktu.
“Paruh waktu berarti mereka hanya akan bekerja sesuai kebutuhan, seperti tenaga kebersihan atau penjaga rumah sakit yang bekerja berdasarkan shift,” jelasnya.
Honorer dan THL yang bekerja paruh waktu juga akan menerima gaji yang lebih rendah, dihitung berdasarkan jam kerja yang dijalani, tidak seperti pekerja penuh waktu yang bekerja selama delapan jam sehari.
Saat ini, Pendaftaran untuk formasi PPPK di Kota Tanjungpinang telah dibuka sejak 1 Oktober 2024, 2.000 tenaga honorer dan THL kota Tanjungpinang turut mendaftar, memperebutkan 567 formasi PPPK yang tersedia.
