BINTANDAERAHHUKRIMPERISTIWA

Kuasa Hukum PT BPI, Penanganan Perkara Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Sei Lekop Bintan Lamban

71
×

Kuasa Hukum PT BPI, Penanganan Perkara Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Sei Lekop Bintan Lamban

Sebarkan artikel ini
Kuasa Hukum PT Bintan Properti Indo (BPI), Dr Lucky Omega Hasan S.H.,M.H.

REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Kuasa Hukum PT Bintan Properti Indo (BPI), Dr Lucky Omega Hasan S.H.,M.H,mulai menyinggung lambatnya proses penanganan perkara dan penegakan hukum pidana dugaan pemalsuan surat tanah yang melibatkan nama Kadis Kominfo Kepri, Hasan S.Sos bin Muljono cs.

“Saya bertindak sebagai kuasa hukum PT Bintan Properti Indo (BPI) dimana sebagai pelapor atau korban sangat menyayangkan lambatnya proses penegakan hukum tindak pidana Pemalsuan Surat terhadap bidang tanah klien saya yang berlokasi di KM. 23, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau,” kata Lucky Omega, seperti dilansir dari laman Kepri Raya.com, Kamis (10/10/2024).

Ia menilai keadilan hukum bagi korban dirasa penanganannya sangat lambat, di duga berdasarkan syarat administratif yang menurut saya tidak substansial.

Beberapa poin alasannya diantaranya, JPU meminta agar penyidik Satreskrim Polres Bintan untuk dapat memenuhi dokumen asli SK Gubernur KDH Tingkat I Riau Nomor KPTS.421/VIII/1991 Tanggal 8 Agustus 1991 tentang Pencadangan Tanah seluas ± 100 Ha (lebih kurang seratus Hektar) di Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau untuk pabrik pengalengan Ikan dan HasilLaut Lainnya atas nama PT. Expasindo Raya.

“Kemudian dugaan alasan ditundanya proses pidana karena ada perkara perdata yang sedang berjalan sebagaimana pernah dilantangkan oleh kuasa hukum Hasan,” ungkapnya

Dipaparkan, bahwa mengenai pemenuhan SK asli Gubernur Riau di tahun 1991, perlu publik ketahui bahwa dokumen asli tersebut ada di Instansi Pemerintah Gubernur Riau saat itu di tahun 1991 sebelum Propinsi Riau mengalami pemekaran wilayah dan membentuk propinsi baru yakni Kepulauan Riau,” urainya.

Namun bukan berarti hanya dokumen tersebut yang seharusnya menjadi parameter pembuktian, kata dia.

Di dalam dokumen SK Gubernur tersebut tertuang tulisan tembusan-tembusan (salinan) SK yang antara lain juga diterima oleh PT. Expasindo Raya dan dokumen tersebut sudah dipenuhi oleh klien saya.

Pilihan langkah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan
yang mendesak terpenuhinya SK asli Gubernur Riau di tahun 1991 tersebut, terkesan menjadi tuntutan syarat formal administratif yang tidak substantif dan berdampak menghambat proses penegakan hukum pidana yang sedang berjalan (Justice delay is justice denied)
yang artinya menunda-nunda keadilan
artinya sama dengan menolak keadilan itu sendiri.

Bahwa berdasarkan pemberitaan yang beredar mengenai penundaan
perkara pidana oleh karena adanya perkara perdata berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 1956 sebagaimana statement Penasihat Hukum Hasan pada berita tanggal 13 Juni 2024, merupakan pernyataan dengan pemikiran yang keliru, apalagi sampai JPU Kejari Bintan mengunakan dalil ini juga, saya pastikan keliru dan tidak berdasar.

Oleh karena Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 1956 merupakan produk hukum yang mengatur untuk internal kelembagaan Mahkamah Agung khususnya dalam proses beracara di Pengadilan, sehingga tidak tepat pengaturan ini digunakan ditahap penyelidikan, penyidikan yang berada di kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain itu produk Perma Nomor 1 Tahun 1956 juga mengatur bahwa Hakim di Pengadilan Pidana tidak terikat (alternatif, bukan kuratif) dengan aturan Perma ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3.

Sehingga berdasarkan kepada 2 (dua) alasan tersebut di atas, saya sangat
berharap bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan dapat mendukung tegaknya hukum pidana di bumi Bintan Kepulauan Riau.

Jangan sampai publik muncul persepsi adanya menunda-nunda proses penegakan hukum pidana dalam kasus ini karena orkestrasi negatif.

“Semoga harapan keadilan klien saya dapatkan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, demi keadilan dan penegakan hukum yang objektif,” pungkasnya.

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *