REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG -Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu).
Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.
Aksesibilitas politik kelompok disabilitas juga harus terjamin menjelang masa pemilihan, sebab eksistensi mereka turut serta mengisi ruang politik dan kontestasi politik dalam bingkai demokrasi.
Koordinator Forum Demokrasi Milenial (FDM) Wilayah Kepri, Ulil Amri meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengawal serta memastikan dalam Pilkada 2024 memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas sebagai pemilih.
Pesan ini disampaikan Ulil Amri saat FDM audiensi dengan Bawaslu Kepri, di ruang pertemuan, kantor Bawaslu, Kota Tanjungpinang, pada Selasa 10 September 2024 lalu.
Menurut Ulil, berdasarkan hasil pemantauan kami menemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum optimal menyediakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
“Kami berharap Bawaslu untuk mampu meningkatkan pengawasan khusus terkait dengan hak-hak politik penyandang disabilitas, supaya hal-hal yang tidak semestinya tidak terjadi lagi di Pilkada 2024,” kata dia.
Ulil Amri menyampaikan bahwa FDM wilayah Kepri juga telah mendaftarkan anggotanya sebagai pemantau pelaksanaan Pilkada tahun ini, mulai dari tingkat Kabupaten dan Kota hingga Provinsi.
“FDM mengajak Bawaslu Kepri berkolaborasi dan bekerjasama untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024,” sebutnya.
Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra menyambut baik partisipatif FDM sebagai pemantau Pilkada pertama di Kepri.
“Bawaslu Kepri siap berkolaborasi dan bekerjasama dengan FDM dalam mewujudkan Pilkada serentak yang berkualitas dan berintegritas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” timpalnya.
Zulhadril mengapresiasi atas kerja-kerja pemantau pemilu FDM yang telah memberikan hasil konkrit terkait penyampaian data penyandang disabilitas di wilayah Kepri.
Ia juga menyampaikan akan menindaklanjuti data tersebut untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini.
“Kami akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran Bawaslu di wilayah Kepri untuk meningkatkan pengawasan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, sehingga tidak ada lagi hak-hak disabilitas yang terabaikan dalam Pilkada, seperti sulitnya akses pengguna hak pilih di TPS,” sebutnya.
