PENDIDIKANPERISTIWAPOLITIKTANJUNGPINANG

Ditengah Defisit Anggaran, DP3APM Tanjungpinang Diduga Rekayasa SPJ Dan Salahgunakan Anggaran

146
×

Ditengah Defisit Anggaran, DP3APM Tanjungpinang Diduga Rekayasa SPJ Dan Salahgunakan Anggaran

Sebarkan artikel ini
Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, Bambang Hartanto.

REGI0NAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang sejak awal tahun 2024 mendeklamirkan pengakuan telah mengalami defisit anggaran sebesar Rp97 miliar.

Sekdako Tanjungpinang Zulhidayat S,Hut berdasarkan laporan beberapa media menyampaikan berdasarkan kondisi kekurangan anggaran tersebut, Pemko akan melakukan rasionalisasi anggaran dan reformulasi penyelesaian defisit menjelang APBD Perubahan.

Untuk mendukung langkah-langkah dan kebijakan rasionalisasi dan reformulasi, Pemko menerbitkan surat edaran untuk di ikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan belanja, kecuali yang sifatnya rutin dan mengikat.

“Belanja rutin dan sifatnya mengikat tetap dilaksanakan, seperti pembiayaan melalui DAK, DAU Tambahan, Belanja Rutin Kantor, BPJS, Gaji, TPP,” urai Zulhidayat waktu itu.

Setelah itu, kegiatan disejumlah OPD yang bersumber dari APBD dipangkas, bahkan program seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP harus dihapuskan.

Berdasarkan informasi dan laporan, pasca kebijakan dan ketentuan Pemko diterapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang belanja baju dan sepatu untuk kegiatan outbond, dimana tidak ada faedahnya bagi masyarakat secara luas.

Menurut laporan orang dalam (Ordal), dimana meminta identitasnya dirahasikan menceritakan bahwa alokasi anggaran outbond bernilai ratusan juta rupiah di DP3APM sudah dicairkan.

“Kegiatan tidak dilaksanakan karena takut menjadi sorotan, tapi anggaran pembelian baju dan sepatu untuk para pegawai DP3APM sudah direalisasikan. Kan tak mungkin dari satu mata anggaran, dicairkan untuk beli baju dan sepatu. Parahnya, sepatu dan baju digunakan pada kegiatan lain, yaitu gerak jalan proklamasi,” bebernya.

Ia menceritakan memang kegiatan terserbut bersumber dari dana Pokir DPRD. Dan kegiatan outbound itu tidak punya manfaat ke masyarakat, hanya bersifat edukasi, tapi lebih pada kegiatan rekreasi.

“Yang jadi pertanyaan, saat pembelian baju dan sepatu kegiatan, pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) untuk laporan keuangan seperti apa. Sementara kegiatan ini tidak dilaksanakan, uangnya bisa dicairkan. Patut diduga telah dibuat rekayasa SPj fiktif dan penyalagunaan anggaran,” sebutnya.

Lanjutnya, untuk anggaran belanja baju sepatu untuk kegiatan outbound digunakan pada kegiatan gerak jalan, tidak sesuai peruntukan itu namanya apa?, kata dia.

Berdasarkan laporan Keprinews.co, Kamis (29/8/2024), Kepala DP3APM Tanjungpinang, Bambang Hartanto membenarkan adanya pembelian baju sepatu untuk kegiatan outbound, namun dipergunakan untuk kegiatan gerak jalan.

“Kegiatan outbound kami tidak laksanakan karena saat ini masih defisit anggaran. Sepatu dan baju yang sudah terbeli akhirnya digunakan pegawai DP3APM untuk gerak jalan kemarin,” sebut Bambang. 

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *