BATAMDAERAHEDITORIALPENDIDIKAN

Ombudsman Monitor Verifikasi PPDB: Pastikan Tidak Ada Intervensi dan Intimidasi

24
×

Ombudsman Monitor Verifikasi PPDB: Pastikan Tidak Ada Intervensi dan Intimidasi

Sebarkan artikel ini
Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) inspeksi mendadak tahapan verifikasi PPDB tahun 2024.

REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG -Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) inspeksi mendadak tahapan verifikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA jalur afirmasi, prestasi, serta perpindahan orang tua, di SMK Negeri 5 dan 7 Kota Batam pada Sabtu, 15 Juni 2024.

“Berdasarkan pemantauan kami, verifikasi berjalan dengan lancar dan baik. Kami tidak menemukan intervensi maupun intimidasi dari pihak lain,” tutur Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari sesaat setelah sidak dilakukan.

“Kami apresiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri terkait konsep menyatukan kegiatan verifikasi di satu tempat. Menurut kami, ini langkah yang tepat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” tambahnya.

Meskipun demikian, Lagat mengungkapkan masih terdapat temuan di lapangan terkait permasalahan dokumen seperti penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Pindah Tugas Orang Tua, dan Surat Keterangan Domisili.

“Terdapat beberapa dokumen yang membuat verifikator bingung. Contohnya di SMA Negeri 26, ada calon siswa yang secara nilai masuk untuk jalur prestasi namun belum bisa memenuhi syarat formil yang menunjukkan ia berdomisili di Batam,” kata dia.

Tadi kami lakukan sharing dengan verifikator dan berikan mereka masukan, ujar Lagat didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Adi Permana dan jajaran.

Selain itu, dengan dilakukannya pemantauan ini, ditemukan beberapa sekolah masih melakukan sistem shifting dan belajar online.

“Terdapat sekolah yang kelasnya sedikit namun jumlah siswanya banyak sehingga tidak dapat menampung. Akhirnya mereka gunakan pembatas triplek untuk memisah satu kelas menjadi dua,”ujarnya.

“Selain itu, karena hal ini beberapa sekolah masih memberlakukan sistem shifting, ada kelas pagi dan siang serta ada juga yang memberlakukan kelas online,” tutur Lagat.

Ia mengatakan Ombudsman akan merekap seluruh temuan pada pelaksanaan PPDB dan memberikan masukan terhadap Disdik Provinsi Kepri.

“Kedepannya kami akan terus lakukan pemantauan. Nanti pada jalur zonasi hingga pasca PPDB. Temuannya akan kami rekap dan sampaikan ke Disdik sekaligus masukan,” tutur Lagat.

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *