REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Kunjungan Kerja anggota DPR RI Komisi IX di Pemerintah Kota Tanjungpinang membahas masalah kesehatan dan alat kesehatan penunjang layanan kesehatan untuk masyarakat.
Kedatangan anggota DPR RI Komisi IX dan rombongan di Bandara RHF disambut Pj Walikota Tanjungpinang Hasan S. Sos bersama beberapa Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dalam rombongan Komisi IX, turut serta Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Selanjutnya dalam rombongan, Plt Direktur Advokat dan hubungan antar lembaga BKKBN RI, Kepala Pusat Data dan Informasi BP2MI Pusat, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau dan Deputi Sekretariat Badan BPJS Ketenagakerjaan.
Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr Hj Kurniasih Mufidayati. Dalam rapat kerja dengan Pemko Tanjungpinang, Komisi IX mengapresiasi peningkatan angka harapan hidup serta penurunan angka Stunting dari 18 ke 15 persen.
“Tahun 2024 kita menargetkan secara nasional 14 persen, mudah-mudahan bisa mengendors untuk target nasional 14 persen karena tinggal sedikit lagi mencapai target nasional,” kata Kurniasih Mufidayanti.
Dalam rapat kerja bersama Anggota DPR RI Komisi IX dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang juga membahas sarana peralatan fasyankes kebutuhan rumah sakit yang harus dilengkapi. Sebab itu, kami akan terus mendorong agar Pemko Tanjungpinang mendapat Dana Alokasi Khusus lebih besar untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit.
“Kami ikut bertanggungjawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit khususnya di kota-kota kecil,” sebutnya.
Pj Walikota Tanjungpinang Hasan dalam Raker menyampaikan selamat datang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan dan tenaga kerja PMI (Pekerja Migran Indonesia).
“Secara geografis Tanjungpinang merupakan daerah kepulauan, tentu akan terkendala akan jumlah APBD yang tidak begitu besar. Kami komisi IX DPR RI usulan Alkes kami semoga bisa tercover,” ujar Hasan.
Berbicara mengenai kesehatan, Hasan menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk menjamin BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan bagi pekerja rentan, THL, Nelayan, RT RW telah diakomodir Pemerintah.
“Jaminan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan pekerja rentan, THL, nelayan kami berikan dengan kemampuan APBD. Saat ini kunci utamanya bagaimana strategi untuk meningkatkan PAD Pemko Tanjungpinang,” paparnya.
Mengenai Alkes, Hasan menyebut ingin melakukan komunikasi yang baik dengan pihak kementerian kesehatan sehingga rumah sakit maupun pelayanan kesehatan dapat tercover dengan Alat kesehatan memadai.
“APBD Tanjungpinang sudah beberapa kali penambahan namun hanya diperuntukkan bagi penyakit tertentu. Mudah-mudahan dengan kunjungan Komisi IX DPR RI hari ini dapat mengetahui langsung apa saja permasalahan yang terjadi di kota Tanjungpinang,” sebutnya.
