REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Warga suku laut Kabupaten Lingga mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk bertemu Gubernur H. Ansar Ahmad menyampaikan risalah pencemaran laut akibat pertambangan pasir. Dompak, Senin (18/7).
Tiba di Dompak, mereka tidak berhasil menemui Gubernur, karena, saat bersamaan Ansar Ahmad sedang melaksanakan rapat terbatas dengan beberapa kepala OPD dan staff.
Gagal bertemu kepala daerah, warga alhasil diterima Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, sayangnya pertemuan itu tidak melahirkan solusi.
Akhirnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyempatkan waktu dengan warga suku laut di Asrama Haji, Jalan Pemuda, Kota Tanjungpinang.
Dalam pertemuan itu, Andullah, salah seorang warga suku laut Selat Kongki Desa Benaah Kecamatan Senayang Lingga mengutarakan ekosistem laut merupakan area sumber mata pencarian warga yang sudah diganggu oleh adanya aktifitas pertambangan pasir.
“Laut adalah tempat kehidupan kami, sekarang mau buat apa jika tempat mencari nafkah dicemari limbah dampak eksploitasi tambang pasir. Ikan taklagi bisa hidup dan berkembang biak dilaut yang kotor,” kata dia.
Kami berharap perhatian dari pemerintah daerah khususnya Pak Gubernur Ansar. “Kami harap ada lapangan kerja untuk kami, laut sudah keruh tak adalagi ikan yang bisa ditangkap,” ujarnya.
Ia menceritakan percuma saja pemerintah memberikan bantuan alat tangkap jika ikan tak satupun yang bisa kami dapatkan, akibat laut sudah rusak parah dan tercemar limbah berbahaya.
”Setahun ini mata pencarian kami terpuruk,” ucapnya. Tidak hanya masalah pengotoran laut, warga suku laut juga menyampaikan permintaan terhadap penetapan Perda mengenai tanah adat dan tanah ulayat di Kabupaten Lingga yang berpengaruh pada kesejahteraan penduduk termasuk suku laut.
Menurut mereka dengan adanya praktik jual beli lahan serta pertambangan pasir laut berpengaruh besar pada hasil tangkapan para nelayan.
Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang menerima warga Suku Laut dengan terbuka berkomitmen akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kepri, termasuk Suku Laut dan masyarakat pesisir lainnya.
Pembahasan kemungkinan penetapan Perda tanah adat dan tanah ulayat juga termasuk didalamnya.
“Akan kita bahas terlebih dahulu karena harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, kemudian apakah ada perda mengenai hal yang sama di daerah lain,” kata Ansar.
Gubernur Ansar juga menekankan perlunya referensi akademis dengan tujuan memperoleh informasi pasti mengenai asal usul keturunan, supaya sejarah menjadi satu alur dan tidak membingungkan.
Sebab, menurutnya sudah terlalu banyak kelompok-kelompok tertentu yang “mengklaim” silsilah dan asal usul keturunan Kesultanan Riau Lingga yang berpotensi menimbulkan konflik pada saat penetapan Perda tanah adat dan ulayat tersebut.
“Beri kesempatan pada kami untuk bahas ini dulu ya, cari referensi hukum, supaya jangan nanti jika sudah ditetapkan tanah adat dan ulayatnya malah menimbulkan konflik. Maka harus didudukkan betul-betul,” ujarnya.
PENULIS: PUTRA
EDITOR: REDAKSI
