REGIONAL NEWS.ID, BATAM — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lasarus, menegaskan komitmen penuh lembaganya untuk mendukung percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan (Babin).
Proyek strategis nasional tersebut dinilai sebagai infrastruktur penting yang akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan menjadi penggerak ekonomi baru di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal itu disampaikan Lasarus saat kunjungan kerja reses bersama rombongan Komisi V DPR RI di Graha Kepri, Batam Centre, Rabu (29/10/2025).
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan sarana dan prasarana di Kepri terlaksana dengan baik, terukur, serta berdampak pada penguatan ekonomi dan peningkatan layanan publik,” ujar Lasarus, politisi PDI Perjuangan, di sela kunjungannya.
Proyek Strategis Nasional yang Dikawal DPR
Menurut Lasarus, kunjungan kerja Komisi V kali ini bertujuan memastikan pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah berjalan sesuai rencana. DPR, kata dia, akan terus mengawal proyek strategis, terutama yang memiliki nilai strategis terhadap konektivitas dan pemerataan ekonomi wilayah kepulauan.
“Jembatan Batam–Bintan bukan hanya proyek besar secara fisik, tetapi juga simbol keterhubungan dan semangat membangun wilayah kepulauan Indonesia,” ujarnya.
Proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan itu diperkirakan menelan investasi sekitar Rp 16 triliun. Nilai tersebut dinilai sebanding dengan potensi manfaat jangka panjang terhadap ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Angka Rp 16 triliun bukanlah besar bila dibandingkan dengan dampak ekonomi yang akan dihasilkan. Kita hanya butuh kemauan politik dan kerja keras bersama agar pembangunan ini benar-benar terealisasi,” kata Lasarus.
Dukungan Teknis dari BP Batam
Dalam pertemuan tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam memaparkan sejumlah agenda strategis dan dukungan teknis untuk memperlancar pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Pemaparan mencakup rencana pengembangan bandara dan pelabuhan, kronologi pengalokasian tapak jembatan, serta tahapan koordinasi antarinstansi terkait.
Kepala BP Batam menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen pendukung dan rencana aksi agar proyek tersebut dapat segera memasuki tahap konstruksi setelah seluruh persyaratan administrasi dan pendanaan terpenuhi.
Beberapa kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Bappenas, juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan teknis dan kebijakan agar proyek tersebut dapat segera dimulai.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek-proyek vital seperti ini. Kemajuan daerah mencerminkan keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif. Kalau daerah maju, Indonesia pun ikut maju,” tegas Lasarus.
Harapan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menegaskan, pemerintah daerah telah menuntaskan seluruh kewajiban administratif dan teknis dalam mendukung pembangunan jembatan penghubung dua pulau utama tersebut.
“Seluruh kewajiban daerah sudah kami penuhi. Kini kami berharap dukungan penuh dari DPR RI dan pemerintah pusat agar proyek strategis ini segera terwujud,” ujar Ansar.
Ia menilai, pembangunan Jembatan Batam–Bintan bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol kemajuan dan keterpaduan wilayah kepulauan Indonesia.
“Jembatan ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, logistik, dan pariwisata, sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat dan barang di wilayah Kepri,” katanya.
Letak Strategis Kepri di Jalur Perdagangan Dunia
Ansar menambahkan, posisi strategis Kepulauan Riau di jalur Selat Malaka — salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia dengan lebih dari 90.000 kapal melintas setiap tahun — menjadikan Kepri sebagai wilayah dengan potensi ekonomi maritim yang besar.
“Letak geografis ini menuntut kita untuk terus memperkuat konektivitas antar pulau demi mempercepat arus ekonomi dan logistik,” ujar Ansar.
Menurutnya, keberadaan Jembatan Batam–Bintan akan membuka akses baru bagi pengembangan kawasan industri, perdagangan, serta pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi Batam dan Tanjungpinang.
Proyek Lama yang Terus Diperjuangkan
Gagasan pembangunan Jembatan Batam–Bintan sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 2000-an, dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2021. Berdasarkan rancangan awal, jembatan sepanjang sekitar 7 kilometer itu akan menghubungkan Pulau Batam (Tanjung Sauh) dengan Pulau Bintan (Busung).
Pembangunan jembatan ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik, mempercepat arus barang dan jasa, serta memperluas akses ekonomi antara dua pulau yang menjadi pusat pertumbuhan Kepri.
Meski sempat tertunda karena kendala pendanaan dan penyusunan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemerintah pusat kini disebut telah menyiapkan langkah-langkah percepatan agar proyek dapat dimulai dalam waktu dekat.
Harapan Bersama
Dengan dukungan politik dari DPR, koordinasi lintas kementerian, serta kesiapan teknis dari pemerintah daerah, Lasarus optimistis pembangunan Jembatan Batam–Bintan dapat segera direalisasikan.
“Impian masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan penghubung antarpulau ini harus kita wujudkan bersama. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya besar membangun konektivitas nasional,” kata Lasarus menutup pertemuan.
Ansar Ahmad pun menyambut optimisme itu.
“Jembatan Batam–Bintan adalah mimpi besar masyarakat Kepri. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin proyek ini akan menjadi simbol kemajuan wilayah dan kebanggaan Indonesia bagian barat,” ujarnya.
