REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Jumat (12/9).
Rapat yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad itu membahas capaian pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan langkah dengan program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ansar hadir didampingi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. Tampak pula Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Danrem 033/WP Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Danlanud RHF Kolonel PNB Rony Widodo, serta jajaran bupati dan wali kota.
“Rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan menyusun langkah konkret. Kita ingin seluruh kebijakan daerah sejalan dengan Asta Cita Presiden. Dukungan nyata kabupaten/kota akan memastikan program pusat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kepri,” kata Ansar.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terkendali
Paparan indikator makro ekonomi menunjukkan perekonomian Kepri tumbuh 7,14 persen pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibanding capaian nasional. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi menjadi penyumbang utama. Sementara itu, inflasi terjaga di level 2,19 persen, masih dalam rentang sasaran nasional.
Meski demikian, disparitas harga bahan pokok antarwilayah tetap menjadi tantangan. Di pulau-pulau terluar, harga komoditas masih lebih tinggi akibat biaya distribusi. Pemerintah menilai intervensi kebijakan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Stok Bahan Pokok Aman
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri melaporkan ketersediaan bahan pokok relatif aman. Stok beras tercatat 4.863 ton, gula pasir 217 ton, minyak goreng 1.890 ton, dan daging ayam ras 784 ton. Jumlah tersebut diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan.
Namun, distribusi logistik masih menjadi pekerjaan rumah, terutama ke Natuna dan Anambas. Kondisi geografis kepulauan menuntut kebijakan distribusi yang lebih efisien agar suplai merata hingga wilayah terluar.
Fokus pada Program Prioritas
Dalam forum tersebut, Pemprov Kepri menekankan dukungan pada tiga program utama Asta Cita: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Program MBG dinilai krusial namun menghadapi kendala geografis. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran APBD untuk memperkuat dapur layanan gizi dan menyiapkan satgas di tiap daerah. Program ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita non-PAUD.
KDMP juga menjadi sorotan. Hingga September 2025, sebanyak 419 koperasi desa/kelurahan terbentuk, namun baru 157 yang melaporkan operasionalisasi aset dan gerai. Pemerintah berharap koperasi bisa tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi desa dengan dukungan pembiayaan dari Himbara.
Sementara itu, untuk program Tiga Juta Rumah, tantangan utama ada pada keterbatasan anggaran. Pemda diminta bersinergi dengan BPS dalam mendata rumah tidak layak huni dan menggali skema alternatif pembiayaan, termasuk melalui CSR. Insentif berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG diharapkan dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen Bersama
Menutup rapat, Ansar Ahmad menegaskan pentingnya langkah nyata di lapangan. “Kita ingin program nasional mendapat porsi implementasi yang tepat di Kepri. Dengan komitmen bersama, MBG bisa berjalan baik, koperasi tumbuh sehat, dan masyarakat di pulau-pulau menikmati rumah layak huni,” ucapnya.
Rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk percepatan pembentukan Pokja MBG, penguatan distribusi bahan pokok ke pulau-pulau terluar, serta integrasi data kebutuhan rumah layak huni di tingkat kabupaten/kota. Langkah-langkah tersebut diharapkan memperkuat fondasi pembangunan daerah dan mendorong pencapaian target Asta Cita Presiden.
