REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau secara umum menerima dan menyetujui Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan oleh Fraksi di DPRD Kepri tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (4/8/2025).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Hj Dewi Kumalasari, dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.
Persetujuan oleh fraksi DPRD itu disertai sejumlah catatan dan rekomendasi.
Fraksi Gerindra dalam pandangan akhirnya menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan penyelarasan belanja dengan kebutuhan nyata masyarakat, terutama di daerah terluar.
Sementara itu, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyaris 100 persen, namun mengingatkan adanya defisit anggaran dan rendahnya belanja modal.
Fraksi NasDem mengangkat isu lemahnya perencanaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta potensi PAD yang belum digali maksimal, seperti di sektor perikanan.
Tak jauh berbeda, Fraksi PKS menekankan perlunya optimalisasi sumber PAD dan pengendalian belanja pegawai, mengingat adanya penurunan transfer pusat.
Fraksi PDIP menyoroti pentingnya koordinasi dalam perencanaan anggaran serta optimalisasi potensi laut, khususnya dari kegiatan labuh jangkar.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat Nurani Indonesia mendorong agar Kepri mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan lebih fokus pada peningkatan PAD.
Sedangkan Fraksi PAN Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya secara tertulis, sekaligus menegaskan dukungan terhadap pengesahan Ranperda ini.
Menjaga Integritas dan Keberlanjutan Fiskal
Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kepri atas masukan dan komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi atas perhatian, kritik konstruktif, dan dukungan dalam menjaga integritas dan keberlanjutan fiskal daerah. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk Kepri yang lebih sejahtera,” tutupnya.
