REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nynyang Haris Pratamura memastikan belanja daerah dirancang dan dialokasikan tepat sasaran dan pro rakyat.
Hal ini ditegaskan Nyanyang dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, pada Jumat (11/7/2025).
Agenda paripurna adalah penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kepri terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
Di paparan awal, Wagub Nyanyang mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran sampai Fraksi-Fraksi DPRD Kepri melalui tanggapannya.
“Ini menjadi energi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Nynyang.
Wagub berharap dialog selanjutnya lebih produktif dan tepat sasaran mengingat dalam forum paripurna menyampaikan poin-poin strategi secara ringkas. Hal teknis akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan lanjutan.
Terkait pengelolaan aset, Nynyang menyebut penataan aset daerah jadi fokus pemerintah.
“Kami sependapat bahwa pengelolaan aset penting untuk tata kelola yang baik. Kami akan membenahi data, memperkuat pengawasan dan penataan aset secara bertahap,” tegasnya.
Penanggulangan kemiskinan, Nyanyang memastikan Pemprov Kepri tetap menjalankan program lintas sektor melalui OPD, yang dievaluasi rutin bersama kabupaten/kota.
“Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pihak agar tepat sasaran,” tambahnya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nynyang menyebut Pemprov terus melakukan perluasan basis pajak, digitalisasi pembayaran, evaluasi BUMD, serta penyesuaian tarif air permukaan.
“Kami sadar PAD masih mengandalkan pusat. Oleh karena itu, berbagai upaya terus kami dorong,” ungkapnya.
Artinya realisasi belanja, pemerintah sependapat agar belanja daerah tepat sasaran dan hasilnya dirasakan langsung masyarakat. Kendala teknis akan diatasi dengan penguatan disiplin OPD, sinkronisasi perencanaan, dan penerapan penganggaran berbasis kinerja.
Menanggapi masukan Fraksi PKS tentang penagihan daerah, Wagub menegaskan Pemprov aktif menagih penerimaan dan memberi keringanan sesuai aturan.
“Kami berupaya agar penerimaan pajak bisa tertagih optimal,” ucapnya.
Defisit operasional tahun ini, selanjutnya, terjadi karena kewajiban jangka pendek yang belum terbayar.
“Keterbatasan dana membuat beberapa kewajiban belum bisa dilunasi hingga anggaran akhir tahun,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Nynyang menegaskan komitmen Pemprov membangun ruang kelas baru, mendistribusikan guru dan memperbaiki sistem zonasi penerimaan murid. Ia juga mendukung pemberdayaan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai gunung unggulan daerah.
“Kami ingin kualitas pendidikan merata di seluruh Kepri,” tutupnya.
Untuk isu kesehatan dan stunting, Nynyang menargetkan angka stunting turun di bawah 12% pada tahun 2029.
“Kami memperkuat RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSJKO Engku Haji Daud agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri,” tegasnya.
Nyanyang juga menegaskan Pemprov siap mendengarkan semua rekomendasi DPRD dan BPK melalui rencana aksi nyata.
“Laporan pertanggungjawaban APBD akan jadi dasar perbaikan pembangunan ke depan,” imbuhnya.
Menutup paparannya, Wagub Nyanyang berharap pembahasan lanjutannya berjalan lancar. Ia juga menyampaikan komitmen Pemprov Kepri akan mempertahankan prestasi ini dengan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya lagi.
Adapun rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua lll DPRD Kepri H Bahktiar dan dihadiri anggota dewan serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
