REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-XI tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) siap digelar di Kota Tanjungpinang. Acara religius ini akan berlangsung pada 21–25 Juni 2025, dan dipastikan hampir rampung dari sisi persiapan teknis maupun non-teknis.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah mematangkan persiapan, tinggal melaksanakan gladi pembukaan.
“Insyaallah pelaksanaan STQH akan berjalan lancar dan membawa berkah bagi masyarakat Kepri, khususnya Tanjungpinang,” ujar Nyanyang dalam rapat persiapan di Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur, Selasa (17/6/2025).
Event STQH XI Kepri 2025 bukan hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah. Ajang ini akan diikuti oleh sekitar 450 peserta dari 7 kabupaten/kota se-Kepri, dengan ribuan pendamping dan pengunjung yang diprediksi turut hadir.
Lonjakan kunjungan ini dipastikan akan memberikan dampak signifikan pada tingkat hunian hotel, bisnis kuliner, transportasi lokal, dan sektor UMKM.
“Ratusan peserta dan tamu akan menginap di berbagai hotel. UMKM kita ikut terlibat dalam bazar yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Kepri. Ini akan menghidupkan ekonomi rakyat,” jelas Nyanyang.
Menurutnya, STQH bukan sekadar perlombaan tilawah atau hafalan hadits, melainkan juga menjadi lokomotif pemulihan ekonomi lokal.
“Hotel penuh, rumah makan ramai, dan transportasi lokal menggeliat. Pelaku UMKM akan merasakan langsung dampaknya. Ini momen yang tak boleh disia-siakan,” tambahnya.
Gladi pembukaan akan digelar di Tugu Sirih, Tanjungpinang, pada Jumat, 20 Juni 2025. Seluruh rangkaian acara pembukaan hingga penutupan telah dipersiapkan, meliputi astaka utama, pawai defile, malam ta’aruf, hingga pelantikan dewan hakim.
Rapat finalisasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Pemprov Kepri, seperti Asisten Pemerintahan dan Kesra TS Arif Fadillah, Asisten Ekbang Luki Zaiman, Asisten Administrasi Umum Misni, serta para kepala OPD terkait.
