REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – PT Pelindo Regional I Cabang Tanjungpinang akan kembali menaikkan tarif pas masuk Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang mulai Minggu, 1 Juni 2025.
Langkah ini dilakukan akibat defisit anggaran yang tengah dialami perusahaan.
Manajer Operasi PT Pelindo Tanjungpinang, Alfensius Ramyco, mengatakan, kenaikan tarif ini dilakukan setelah perusahaan melakukan rasionalisasi biaya operasional serta evaluasi terhadap kondisi keuangan dan pelayanan pelabuhan.
“Saat ini Pelindo Tanjungpinang sedang menghadapi tantangan finansial yang cukup besar. Kenaikan tarif pas masuk ini menjadi bagian dari upaya kami menjaga dan meningkatkan kualitas layanan,” ujar Alfensius saat konferensi pers di Tanjungpinang.
Atas dasar itu, mulai 1 Juni 2025, tarif masuk pelabuhan internasional mengalami penyesuaian sebagai berikut:
-Warga Negara Indonesia (WNI): dari Rp40.000 menjadi Rp65.000
-Warga Negara Asing (WNA): dari Rp60.000 menjadi Rp100.000
Alfensius juga mengatakan, kebijakan ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah setempat.
Ia melanjutkan, dana hasil dari penyesuaian tarif akan digunakan untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura, baik untuk terminal internasional maupun domestik.
Sebelumnya, Alfensius menyebut, beberapa peningkatan layanan yang telah dan akan dilakukan antara lain, Penambahan kanopi di area keberangkatan dermaga domestik, Perbaikan atap bocor dan escalator.
Selain itu, PT.Pelindo juga diklaim, akan melakukan penambahan ramp jembatan menuju ponton domestik, Pemasangan kaca film sparta, Standarisasi tarif porter, Penggantian kursi ruang tunggu internasional dan domestik, Penataan alur traffic management single route, Perbaikan jalan dan perawatan fender keselamatan kapal, Rencana penambahan escalator turun, toilet, dan AC tambahan.
Sebagai hasil dari komitmen peningkatan layanan, PT Pelindo Tanjungpinang lanjutnya, juga telah berhasil meraih Predikat Prima Madya dalam penilaian pelayanan publik sektor transportasi tahun 2024 oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
