REGIONAL NEWS.ID, MAGELANG – Setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Merdeka Jakarta. Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad kini telah berada di Magelang untuk mengikuti Magelang Retreat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pembekalan kepala daerah tahun 2025 yang diselenggarakan sesuai arahan Presiden Prabowo.
Gubernur Ansar menegaskan kesiapannya untuk mengikuti pembekalan bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia yang baru saja dilantik.
PProgram ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Akademi Militer dan Lembaga Ketahanan Nasional dan akan berlangsung pada 21–28 Februari 2025 di Kota Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Ansar, Magelang Retreat bukan sekadar orientasi, tetapi juga wadah bagi kepala daerah untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara mendalam.
“Pembekalan ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk membangun sinergi dengan pemerintah pusat, memahami kebijakan strategis nasional, serta memperkuat wawasan kebangsaan,” paparnya.
Lanjut Ansar, kegiatan Ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kepri.
Sebanyak 503 kepala daerah terdiri dari 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 wali kota dari seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan ini.
Mereka akan mendapatkan materi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, komunikasi politik, program kementerian/lembaga, serta wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
“Kami siap mengikuti pembekalan ini dengan penuh semangat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mengelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Kegiatan ini diawali dengan upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang pada Jumat, 21 Februari 2025. Selama seminggu, para kepala daerah akan mengikuti berbagai sesi kelas, diskusi interaktif, serta refleksi dan komitmen bersama sebelum acara ditutup pada 28 Februari 2025.
Gubernur Ansar berharap hasil dari pembekalan ini dapat diterapkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan di Kepri.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya.
