REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Ibu Kota (FPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Dompak, Rabu (8/10/2025).
Dalam aksinya, mereka menolak rencana lelang dan swastanisasi kawasan Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang yang dinilai berpotensi menghilangkan akses publik terhadap ruang terbuka tersebut.
Ketua FPI Kepri, Hajarullah Aswad, mengatakan bahwa rencana lelang dengan nilai Rp3 miliar tersebut tidak sejalan dengan semangat penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat.
“Kawasan Gurindam 12 adalah ruang publik, bukan lahan bisnis. Kami menolak keras kebijakan yang menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta,” ujar Hajarullah di sela aksi.
Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya mampu melakukan perawatan dan pengembangan kawasan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tanpa harus melibatkan investor.
“Bangunlah dengan dana pemerintah agar tetap bisa dinikmati masyarakat kecil, bukan untuk kepentingan korporasi,” katanya.
Selain menolak lelang, massa FPI juga memprotes rencana penyewaan area komersial untuk merek-merek besar seperti KFC, McDonald’s, dan Starbucks di kawasan Gurindam 12.
Menurut Hajarullah, keberadaan merek waralaba internasional itu berpotensi mengubah karakter sosial kawasan yang seharusnya menjadi ruang rekreasi rakyat.
“Gurindam 12 dibangun untuk rakyat, bukan untuk perusahaan besar,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ustadz Buyam Hadi Nadeak menilai kawasan Gurindam 12 merupakan satu-satunya ruang publik terbuka di Tanjungpinang yang dapat diakses bebas oleh masyarakat.
Ia khawatir, jika kawasan itu diswastakan dengan kontrak jangka panjang selama 30 tahun, akses masyarakat kecil akan terbatas.
“Kalau nanti dikelola swasta, bisa jadi masyarakat tidak lagi bebas masuk karena dikenakan biaya. Ini tidak adil,” ujarnya.
Buyam juga mengingatkan, kontrak jangka panjang dengan pihak swasta bisa menjadi beban kebijakan bagi pemerintahan berikutnya.
“Jangan sampai keputusan ini menjadi warisan masalah bagi gubernur setelahnya,” kata dia.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, massa membawa spanduk bertuliskan “Tolak Swastanisasi Kawasan Gurindam 12 Tepi Laut, Karena Mencederai Rasa Keadilan Masyarakat.”
Mereka juga menyebut, kebijakan tersebut tidak selaras dengan visi-misi pemerintahan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina Nyanyang.
Hingga aksi berakhir, Gubernur Kepri belum menemui massa. Aspirasi pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri, Muhammad Iksan, yang hadir mewakili pemerintah provinsi.
“Kami akan menyampaikan seluruh tuntutan ini kepada Gubernur. Semoga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga,” kata Iksan.
