REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-23 provinsi itu di Ruang Rapat Utama DPRD, Rabu (24/9/2025).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dan dihadiri Gubernur Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Nyanyang menyampaikan capaian pembangunan sekaligus tantangan yang masih dihadapi Kepri. “Usia 23 tahun menjadi penanda kedewasaan Kepri sebagai provinsi otonom sejak berdiri melalui UU Nomor 25 Tahun 2002,” ujarnya.
Capaian Pembangunan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan II 2025 mencapai 7,14 persen, tertinggi ketiga secara nasional dan pertama di Sumatera. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 10,34 persen pada 2020 menjadi 6,89 persen di 2025.
Pendapatan per kapita masyarakat Kepri pada 2024 mencapai Rp161,42 juta per orang per tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke angka 79,89 poin, tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional.
Kemiskinan tercatat menurun menjadi 4,44 persen, terendah sepanjang sejarah Kepri. Angka stunting berkurang hingga 15 persen pada 2024, rasio elektrifikasi menembus 99,10 persen, sementara Indeks Reformasi Birokrasi berada di level 83,24 atau predikat A–.
Ketimpangan Masih Menganga
Namun, di balik deretan capaian itu, Nyanyang mengingatkan masih ada pekerjaan rumah besar: ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan fiskal. “Konektivitas wilayah kita baru di angka 0,55. Masih banyak pulau yang sulit dijangkau. Kita harus mempercepat peningkatan rute pelayaran, tol laut, dan penambahan armada,” kata dia.
Kepri yang terdiri atas lebih dari 2.000 pulau menghadapi tantangan pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar. Akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar masih menjadi persoalan utama di sejumlah kabupaten.
Agenda ke Depan
Wagub menegaskan, Pemprov Kepri berkomitmen melanjutkan kebijakan pro-rakyat. Program yang diprioritaskan antara lain beasiswa pendidikan, pembangunan sekolah, rumah ibadah, serta peningkatan layanan kesehatan. Selain itu, bantuan bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM terus digulirkan.
Proyek strategis nasional seperti Jembatan Batam–Bintan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional juga disebut sebagai fokus percepatan pembangunan, melalui dukungan pemerintah pusat.
“Capaian yang ada harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih cepat. Tantangan kita jawab dengan kerja keras dan kebersamaan menuju Kepri yang maju, makmur, dan merata,” tutup Nyanyang.
