REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG — Rumah dinas tiga pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang di kawasan Kampung Bugis, Senggarang, nyaris tak berpenghuni. Padahal, fasilitas rumah tangga (Rumga) yang disediakan pemerintah daerah menelan biaya miliaran rupiah dari APBD setiap tahun.
Pantauan di lokasi, Selasa (23/9/2025), rumah dinas tampak sunyi. Tak ada kendaraan dinas terparkir, sementara petugas Satpol PP berjaga tanpa aktivitas berarti. Dari luar, bangunan terlihat rapi, namun kosong tanpa tanda-tanda ditempati.
Rumah dinas itu disediakan untuk Ketua DPRD Tanjungpinang Agus Djurianto, Wakil Ketua I Ade Angga, dan Wakil Ketua II Syarifah Elvyzana. Namun, ketiganya lebih memilih tinggal di kediaman pribadi.
Wakil Ketua I DPRD, Ade Angga, mengakui dirinya jarang menempati rumah dinas. “Hari-hari tertentu saja kita tidur di sana,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu, dilansir laman PRESMEDIA.ID
Ade berdalih lokasi rumah dinas yang berada di Senggarang menyulitkan mobilitas. Ia menegaskan pimpinan DPRD tidak mendapat tunjangan rumah, berbeda dengan anggota dewan.
Anggaran Fantastis
Berdasarkan data Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjungpinang 2024, pos belanja rumah tangga (Rumga) rumah dinas pimpinan DPRD mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Anggaran itu mencakup listrik, air, gas, pemeliharaan rumah, hingga belanja kebutuhan sehari-hari.
Sebagai perbandingan, program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Tanjungpinang hanya menerima alokasi sekitar Rp2,5 miliar pada tahun yang sama. Angka itu cukup untuk membiayai renovasi sekitar 50 unit rumah warga.
Sementara program subsidi kontrakan bagi keluarga miskin bahkan tidak tercantum dalam APBD 2024, meski jumlah masyarakat yang masih tinggal di rumah sewa atau menumpang relatif tinggi.
Kritik Warga
Perbandingan ini menuai kritik masyarakat. Satria, warga Kampung Baru, menilai alokasi besar untuk fasilitas yang tidak digunakan adalah bentuk pemborosan.
“Banyak masyarakat terpaksa mengontrak karena tak punya rumah. Sementara miliaran rupiah untuk rumah dinas malah terbuang percuma,” katanya.
Aktivis pemerhati anggaran di Tanjungpinang juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh. Menurut mereka, alokasi anggaran untuk rumah dinas sebaiknya dikaji ulang dan dialihkan ke program yang lebih menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Efektivitas belanja publik harus jadi prioritas. Jika rumah dinas tidak digunakan, anggaran listrik, air, dan fasilitas lain semestinya bisa dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar seorang pegiat anggaran yang enggan disebut namanya.
