REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. Hamam Wahyudi bersama Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Jalan Borobudur, Kamis (18/9).
Sekolah berasrama penuh pertama di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau ini telah mencapai 91 persen penyelesaian. Nantinya, sebanyak 100 anak dari keluarga kurang mampu dan yang sempat putus sekolah akan memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 30 September 2025.
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota bersama Forkopimda mendukung penuh program nasional yang diinisiasi oleh Presiden RI tersebut.
“Insya Allah anak-anak segera mulai belajar di sini. Kami hadir bersama Forkopimda untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak tidak mampu, termasuk mereka yang sempat berhenti sekolah,” ujar Lis.
Lis juga menyampaikan, saat ini tercatat masih ada lebih dari 900 anak putus sekolah di Tanjungpinang. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata, meski di lapangan masih terdapat tantangan, seperti adaptasi sistem berasrama serta kekhawatiran orang tua untuk melepas anaknya.
“Kurikulum SR menggabungkan pendidikan umum, agama, dan kejuruan. Pola ini dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pelajaran formal, tetapi juga terbentuk akhlaknya, wawasan kebangsaan, dan keterampilan hidup,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Pemko Tanjungpinang telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare di kawasan Madong untuk pembangunan kompleks Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan mulai dibangun pada Desember 2025.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Pemko Tanjungpinang telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare di kawasan Madong untuk pembangunan kompleks Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan mulai dibangun pada Desember 2025.
“Begitu gedung baru selesai, anak-anak akan dipindahkan ke sana. Semua fasilitas disiapkan negara secara gratis. Mereka hanya perlu membawa diri,” tambah Lis.
Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol. Hamam Wahyudi, turut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program ini.
“Program nasional dari Bapak Presiden RI ini kami dukung sepenuhnya. Pemko Tanjungpinang menjalankan dengan serius, dan kami akan terus kawal agar sukses mengentaskan persoalan pendidikan,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata pengentasan kemiskinan yang tidak hanya memberikan akses pendidikan, tapi juga menanamkan nilai kemandirian dan karakter kepada generasi muda.
Kepala Sekolah Rakyat Tanjungpinang, Reni Putri Rahmadani, menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah menugaskan 19 guru untuk mengajar di jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan empat di antaranya berasal dari Tanjungpinang. Sisanya akan tiba pada 25 September 2025.
“Masih ada kebutuhan guru Bahasa Inggris dan Seni Budaya yang menunggu penempatan. Namun secara umum, tenaga pengajar sudah siap,” ucap Reni.
Fasilitas SR mencakup 4 asrama putri dan 5 asrama putra, masing-masing kamar berkapasitas 14 siswa, dengan rasio 1 wali asuh untuk setiap 10 anak. Selain itu, tersedia ruang belajar, mushola, UKS, dapur, dan ruang makan untuk mendukung sistem sekolah berasrama (boarding school)
