REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Sejumlah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menuntut transparansi anggaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2025 dalam pertemuan dengan pihak rektorat UMRAH, yang digelar di Gedung Ismeth Abdullah Gurindam I, Dompak, pada Jumat (25/7/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian aspirasi mahasiswa terkait pelaksanaan dan pengelolaan dana KKN yang dinilai masih kurang terbuka.
7 Tuntutan Mahasiswa UMRAH Terkait KKN 2025
Wakil Presiden Mahasiswa (Presma) UMRAH, Ide Jaya Waruwu, menyampaikan bahwa terdapat tujuh poin tuntutan utama yang diajukan mahasiswa dalam forum mediasi tersebut:
- Membuka ruang diskusi terbuka antara LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan seluruh peserta KKN tanpa intervensi pihak lain dan tanpa tindakan intimidatif terhadap mahasiswa yang kritis.
- Transparansi anggaran KKN 2025, mulai dari penerimaan, pengeluaran, hingga sisa dana, termasuk rincian pembiayaan atribut, transportasi, dan operasional dosen pembimbing lapangan (DPL).
- Pelaksanaan KKN yang terencana dan tepat waktu, dengan mekanisme jelas, agar tidak merugikan mahasiswa dari sisi waktu maupun logistik lokasi.
- Penguatan peran DPL sebagai pendamping akademik penuh termasuk dalam pengantaran, pengawasan, hingga penjemputan peserta KKN di lapangan.
- Permintaan klarifikasi dan permintaan maaf dari LPPM atas tindakan tidak etis berupa pengusiran terhadap mahasiswa yang ingin berdiskusi secara terbuka.
- Peningkatan profesionalisme birokrasi kampus, termasuk pelayanan administrasi yang baik, komunikasi yang sopan, serta jawaban yang informatif terhadap kebutuhan mahasiswa.
- Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan etika pegawai LPPM oleh pimpinan universitas.
“Tuntutan kami akhirnya diakomodir meskipun sempat ada dinamika. Tapi pihak kampus menyambut baik aspirasi mahasiswa,” ungkap Ide Jaya Waruwu.
Ketua LPPM UMRAH, Wahyuddin, mengapresiasi sikap mahasiswa yang tetap menjaga dinamika akademik dan demokrasi kampus.
“Kita sudah buka semua jalur komunikasi dan siap berdiskusi. Harapan kami, pelaksanaan KKN UMRAH 2025 bisa berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya,” jelas Wahyuddin.
Ia juga menambahkan bahwa sosialisasi terkait pelaksanaan KKN telah dilakukan pada 21 Juli 2025, dan LPPM telah membuka layanan konsultasi serta konfirmasi mengenai anggaran dan teknis lainnya.
Namun, dalam mediasi tersebut, Wahyuddin belum membeberkan secara rinci data anggaran KKN 2025 yang diminta mahasiswa.
Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UMRAH, Suryadi, menegaskan bahwa UMRAH menyambut baik masukan dari mahasiswa.
“Semua tuntutan mahasiswa kami akomodir, selama itu demi kebaikan bersama. Kita memang harus terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Ia juga menyampaikan motivasi kepada mahasiswa untuk tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.
Mahasiswa UMRAH berharap agar pelaksanaan KKN 2025 lebih transparan, terencana, dan berpihak pada kepentingan mahasiswa, baik dari sisi administratif, akademik, maupun anggaran.
Mereka juga mendorong agar forum-forum diskusi terbuka menjadi ruang yang sehat dalam iklim demokrasi kampus.
