REGIONAL NEWS.ID, BINTAN – Konflik agraria atau sengketa pertanahan, tercatat menjadi jenis konflik sosial yang paling sering terjadi di Kabupaten Bintan.
Menyikapi hal ini, Bupati Bintan Roby Kurniawan mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) untuk bersama-sama mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Roby usai menerima laporan terbaru terkait sejumlah konflik sosial yang mencuat di beberapa wilayah di Bintan.
“Konflik yang paling banyak terjadi adalah konflik agraria. Hampir setiap bulan ada laporan baru masuk,” ujar Roby kepada awak media, baru-baru ini.
Roby mengatakan, bahwa konflik sosial, khususnya sengketa pertanahan, telah menjadi perhatian khusus Forkompinda Bintan. Beberapa konflik telah dibahas dalam forum koordinasi tersebut untuk mencari titik temu penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
“Kami sudah bahas satu per satu kasusnya bersama Forkopimda. Kami berharap seluruh instansi terkait dapat berperan aktif memfasilitasi penyelesaian setiap masalah,” tambahnya.
Salah satu kasus yang menjadi contoh adalah konflik pembangunan rumah ibadah di Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara. Melalui pendekatan persuasif dan dialog terbuka, masalah ini berhasil diselesaikan secara damai.
Selain konflik rumah ibadah, Bupati Roby juga menyinggung kasus sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan besar, seperti PT Buana Mega Wisata (BMW), yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
Menurut Roby, persoalan tersebut sebenarnya menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, namun Pemkab Bintan tetap mengambil peran sebagai fasilitator agar kedua belah pihak bisa duduk bersama menyelesaikan masalah secara musyawarah.
“Kami sudah menugaskan asisten daerah untuk mempertemukan semua pihak. Setiap pihak pasti punya versi masing-masing, dan duduk bersama adalah cara terbaik menyelesaikannya,” jelasnya.
Terkait dengan proyek pembangunan Estuari Dam di Teluk Bintan, Roby menyebut hingga kini Pemkab Bintan belum menerima review desain dari pihak pengembang. Oleh karena itu, belum ada keputusan final terkait dampaknya terhadap lahan masyarakat.
“Kami minta masyarakat tidak khawatir. Pemkab Bintan akan memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan pembangunan,” tegas Roby.
Seluruh Konflik Agraria Akan Dibahas Hingga Tingkat Provinsi
Untuk menyelesaikan konflik agraria secara komprehensif, Roby menyebut pihaknya akan terus membahas persoalan ini di tingkat Forkompinda Bintan, bahkan hingga ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
“Kita lihat perkembangan ke depan. Pasti kita akan duduk bersama—antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait—untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.
