REGIONAL NEWS.ID, BINTAN – Seseorang berkedok salah satu organisasi masyarakat (Ormas) atau LSM diduga melakukan aksi pemalakan terhadap seseorang yang akan membuka usaha tambang pasir di Kabupaten Bintan dengan modus pinjaman uang senilai jutaan rupiah.
Hal tersebut terungkap dalam perbincangan beberapa orang disalah satu warung kopi di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin 26 Mei 2025.
Perbincangan tersebut membuat pengunjung di warung kopi yang sama geleng-geleng kepala sembari meleparkan senyuman sinis kepada seorang oknum Ormas dimaksud.
“Usaha kita saja belum jalan, dan baru baru rencana mau buka. Orang ini (Oknum Ormas/LSM-red) tiba-tiba minta pinjaman uang Rp…juta. Apa maksudnya (oknum mengaku dari Ormas/LSM-red) ini,”ucap seorang pria yang belum diketahui identitasnya ini dalam perbincangan tersebut dengan suara lantang.
Sedangkan saudara saya saja (oknum profesi lain-red), lanjut pria tersebut, hanya berani pinjam uang Rp.500 ribu untuk berdua, karena belum usaha belum jalan.
“Saat ini untuk mencari pasaran (pembeli pasir-red) sangat sulit. Saya cuma kasihan saja dengan pekerja di lapangan yang bertulis lumus. Tapi oknum (ormas/LSM) tersebut, enak saja mau pinjam uang Rp….juta. Kita tidak tahu kebenaran ormas atau LSM pria (oknum) tersebut, benar resmi apa tidak,”imbuh pria dalam perbincangan di warung kopi dimaksud, seperti dilansir dari Haluan Kepri.
Dalam perbincangan tersebut juga terdengar, kalau pinjaman saja Rp…juta, berapa lagi uang per bulannya nanti diminta oknum (Ormas/LSM -red) tersebut.
“Itu baru pinjaman, berapa lagi per bulannya nanti diminta oknum dimaksud. Bisa jadi lebih besar dari yang dia pinjam,”ungkap pria tersebut dengan nada kesal, letih dan kecewa.
Menyikapi dugaan aksi tingkah laku oknum Ormas/LSM tersebut, Kasat Reskrim Polres Bintan Iptu Fikri Rahmadi, S.Tr.K., Ketika dikonfirmasi media ini mengaku kaget’, sembari menyatakan siap melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita akan segera cek kelapangan dan minta kepada masyarakat atau pihak manapun yang merasa dirugikan untuk melaporkan dan segera kita tindak tegas,”ujar Iptu Fikri Rahmadi, Selasa (27/05/2025)
Bentuk Tim Khusus Berantas Premanisme dan Pemalakan
Praktik premanisme selama ini telah menjadi salah satu faktor yang membuat pengusaha dan investor enggan menanamkan modal di Indonesia untuk melakukan usahanya.
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membentuk pembentukan tim khusus untuk memberantas praktik premanisme yang selama ini menjadi momok bagi dunia usaha.
Langkah strategis itu diambil untuk menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih kondusif dan menghilangkan berbagai hambatan dalam berusaha.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan, pembentukan tim itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi pelaku usaha dari berbagai bentuk intimidasi dan pungutan liar.
“Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk menangani masalah premanisme secara sistematis. Ini proses yang perlu waktu, karena kami juga memikirkan solusi berkelanjutan bagi para pelakunya,” ujar Hasan dalam diskusi publik bertajuk “Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Menurut Hasan, praktik premanisme selama ini telah menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku usaha maupun investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
“Banyak pelaku usaha yang takut berinvestasi karena adanya biaya-biaya tambahan tidak resmi dari aksi premanisme. Jika masalah ini bisa kita atasi, iklim usaha akan lebih sehat dan lapangan kerja baru bisa tercipta,” tegasnya.
Pemerintah menekankan bahwa operasi pemberantasan premanisme ini tidak akan menggeneralisir organisasi masyarakat (ormas).
“Kami tidak memukul rata semua ormas. Target kami adalah aksi premanisme, bukan organisasinya. NU, Muhammadiyah, IDI, itu semua ormas yang baik,” jelas Hasan.
Kebijakan itu sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin menciptakan ekosistem bisnis yang aman dan berkeadilan. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan untuk mengarahkan mantan preman ke sektor produktif, sehingga bisa berkontribusi positif bagi perekonomian.
