REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH) guna memperketat pengawasan terhadap kejahatan transnasional di wilayah Provinsi Kepri,
Permintaan ini disampaikan menyusul terungkapnya kasus penyelundupan narkoba berskala besar di Kepulauan Riau dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur Ansar mengatakan, letak geo-strategis Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga, menjadikan wilayah Kepri rawan dijadikan jalur penyelundupan narkoba, barang tambang, dan berbagai komoditas ilegal lainnya.
“Fakta bahwa Kepulauan Riau digunakan sebagai jalur perdagangan ilegal tidak bisa kita pungkiri. Ini terbukti dari beberapa kasus besar yang berhasil diungkap,” ujar Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (26/5/2025).
Dalam rangka memperkuat pengawasan, Gubernur Ansar menta dukungan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Teguh Subroto.
Sebelumnya, permintaan serupa juga telah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Batam.
“Beberapa waktu lalu saya telah menyampaikan langsung kepada Kapolri. Hari ini saya juga minta dukungan dari Kajati untuk memperkuat sinergi pengawasan di daerah kita,” tegas Ansar.
Ansar juga mengatakan, kekhawatirannya terhadap tingginya kasus narkoba di Kepri. Ia menyebut bahwa 70–80 persen narapidana di Lapas Kepulauan Riau saat ini merupakan pelaku tindak pidana narkotika.
“Ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Kepri masih sangat tinggi,” ujarnya.
Atas hal itu lanjut Ansar, peran APH, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi penegak hukum lainnya, sangat penting untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan lintas negara di Kepri.
“Kita perlu sinergi semua pihak untuk mencegah Kepri terus dijadikan jalur kejahatan transnasional, terutama dalam hal penyelundupan narkoba dan barang terlarang lainnya,” pungkasnya.
