REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Institusi negara terkesan taklagi bertaji ketika berhadapan dengan pengusaha rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal di Tanjungpinang, Bintan, bahkan Provinsi Kepulauan Riau umumnya.
Negara di rugikan, bahkan mengancam eksistensi rokok resmi. Mengapa alat negara tak memiliki kemampuan untuk menutup kran peredaran rokok ilegal di bumi segantang lada bunda tanah melayu ini. Siapa sebenarnya cukong di balik mafia rokok ilegal ini?
Selisih harga cukup signifikan dan sangat mudah ditemukan di pinggir jalan, lantas kenapa bisa beredar, siapa pihak yang mendistribusikan rokok ini hingga bisa masuk ke berbagai kios, toko, swalayan hingga pedagang asongan?
Bertahun-tahun situasi ini terbiarkan, opini liar masyarakat kian berkembang, ada yang berpendapat mungkin saja ‘mereka’ menerima setoran dari cukong rokok ilegal.
Apakah Presiden Prabowo dan kabinet besutannya tidak pernah menerima laporan tentang situasi dan kondisi daerah khususnya Kepri?
Bapak Presiden Prabowo yang dicintai segenap jiwa, rasa dan karsa masyarakat nusantara, seharusnya bapak presiden membentuk tim berantas mafia rokok ilegal di negeri kami, khususnya di Provinsi Kepri.
“Bapak Presiden lihat lah begitu leluasa para mafia rokok mengendalikan negeri ini dari berbagai aspek kehidupan”.
Ratusan tajuk berita media siber menulis headlines tentang peredaran rokok ilegal, namun tidak juga bisa menghentikan kegiatan penyeludupan yang dilakukan secara terang-terangan.
Benarkah Hukum Itu Tumpul Keatas Tajam Kebawah?
Komunikasi lintas sektor sepertinya di Kepri tidak berjalan dengan baik dan semestinya, hal ini bisa dilihat ketika satu pihak memberantas, yang lain terkesan membiarkan
“Tangkap mafianya, mana fungsi pengawasan institusi negara yang diberikan hak dan wewenang untuk menjaga kedaulatan negara. Jangan tajam kebawah tumpul keatas”.
Benarkah pemerintah tidak lagi punya kemampuan melakukan penindakan? Jika mungkin di kalkulasi, selama rokok ilegal beredar ratusan miliar negara telah di rugikan dari sektor pajak.
Berdasarkan observasi di lapangan, berbagai merk rokok ilegal seperti HD, H Mind, Ofo, Revo dan lain sebagainya mendominasi pasar Tanjungpinang, Bintan dan sekitarnya.
Masyarakat netral berharap keseriusan APH yang memiliki kesamaan persepsi dan tujuan bernegara, maka tidak akan sulit memberangus peredaran rokok ilegal di negeri ini, termasuk menangkap dan mengadili para pelaku.
