REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Masyarakat secara luas memberikan perhatian serius pengadaan Mobil Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau.
Mobdin senilai dengan pagu Rp521.600.000 untuk pengadaan mobil jenis Toyota Hilux melalui e-katalog dengan jadwal penyedia dan pengumunan paket 21 Oktober 2024 menjadi bahasan serius kalangan masyarakat, apalagi ditengah efisiensi anggaran.
Pemerhati anti korupsi Kuncus Simatupang seharusnya anggaran untuk pembelian mobil dinas bisa di alihkan pada kegiatan lain yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Kepri secara luas, seperti bantuan pupuk atau untuk bibit para petani.
“Akan lebih bermanfaat apabila DKP2KH Kepri memberikan anggaran pembelian mobil untuk membantu masyarakat petani atau menyelenggarakan pasar murah,” kata Kuncus, Senin (17/3/2025).
Ia mengatakan efisiensi anggaran menjadi salah satu upaya pemerintah mengatasi defisit anggaran, optimalisasi penggunaan anggaran seharusnya menjadi referensi karna pembelian mobil dinas tergolong tidak mendesak.
“Saat ini banyak kegiatan tunda bayar, defisit anggaran di tahun 2024, DKP2KH Provinsi Kepri malah melakukan kegiatan pembelian mobil Dinas pada APBD-P,” tuturnya.
Kuncus mengatakan DKP2KH terkesan tidak memiliki rasa empati dan sensitifitas terhadap persoalan yang sedang dialami daerah.
Menurut sumber informasi, mobil dinas operasional tersebut tidak pernah dibawa ke kantor, dan hanya di fungsikan untuk urusan pribadi.
“Mana ada untuk operasional dinas, yang jelas itu untuk operasional kepala Dinas. Padahal beliau sudah ada juga mobil Pick-Up Trinton warna merah dan mobil dinas kijang Inova,” terang sumber Anonim.
Menyikapi persoalan ini, Kuncus meminta Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad untuk mengevaluasi kinerja kadis DKP2KH supaya lebih peka dengan stabalitas ekonomi masyarakat saat ini.
Hingga beria ini di publish, Kadis DKP2KH Kepri belum memberikan informasi terkait hal diatas, kendati demikian, media ini masih melakukan upaya klarifikasi dan konfirmasi untuk memperoleh validasi informasi.
