REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG -Masyarakat Tanjungpinang harus merogoh kantong lebih dalam karena kebijakan PT Pelindo Cabang Tanjungpinang akan menaikkan tarif pass masuk pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP).
Sebelumnya, PT Pelindo Tanjungpinang mengeluarkan keputusan Nomor PU.05.01/30/1/1/GM/GM/TGPI-25, yang diterbitkan pada Jumat (31/1/2025) untuk tidak menaikkan tarif pass masuk pelabuhan domestik maupun untuk pelabuhan internasional.
Belum genap satu bulan, Pelindo Cabang Tanjungpinang kembali membuat kebijakan akan menaikkan tarif baru sebesar Rp100 ribu untuk calon penumpang mancanegara dan Rp75 ribu untuk penumpang asal Indonesia.
Pelindo Sebut Kenaikan Tarif Secara Berkala
Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi, menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini akan dilakukan secara bertahap.
“Tahap pertama, tarif internasional yang akan naik dan mulai diberlakukan pada 15 Maret 2025,” ujar Tonny, Rabu (12/3/2025), seperti dilansir dari laman ulasan.co.
Tonny menegaskan bahwa kenaikan tarif ini akan diiringi dengan perbaikan akses dan fasilitas bagi penumpang guna meningkatkan kenyamanan. Namun, penjelasan ini tidak serta merta meredakan kekhawatiran masyarakat yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.
LSM dan Masyarakat protes
Ketua LSM Merah Putih Rahmat Nasution menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan Pelindo yang akan menaikkan tarif pas pelabuhan dalam waktu dekat.
“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lagi banyak keluhan. Kok bisa-bisanya Pelindo seenaknya menaikkan pas pelabuhan,” ujar Rahmat.
Rahmat meminta pejabat Pelindo Tanjungpinang untuk membatalkan keputusan kenaikan tarif tersebut karena dinilai akan menambah beban ekonomi masyarakat.
“Kenaikan tarif ini hanya akan membuat masyarakat semakin resah. Kami meminta Pelindo untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” tegasnya.
Masyarakat Tanjungpinang berharap agar PT Pelindo Tanjungpinang dapat mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan tarif ini. Mereka mendesak agar Pelindo lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan mencari solusi yang tidak membebani.
“Kami berharap Pelindo bisa lebih pro-rakyat dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai keputusan ini justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang sudah terbebani dengan kondisi ekonomi saat ini,” pungkas Rahmat Nasution.
Tuntutan Transparansi dan Pertanggungjawaban
Sebelumnya rencana kenaikan pas pelabuhan ini beberapa waktu lalu telah mendapatkan sorotan dan penolakan dari masyarakat dan anggota DPRD Tanjungpinang.
Mereka menuntut transparansi dari PT Pelindo Tanjungpinang terkait alasan di balik kenaikan tarif yang dinilai mendadak ini. Banyak yang mempertanyakan konsistensi Pelindo dalam menjaga komitmennya kepada masyarakat, terutama setelah sebelumnya telah mengumumkan pembatalan kenaikan tarif.
“Jika memang ada alasan kuat untuk menaikkan tarif, Pelindo harus menjelaskan secara detail dan terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Ismail, salah satu warga Tanjungpinang.
Kenaikan tarif pas pelabuhan ini dikhawatirkan akan berdampak luas, tidak hanya pada penumpang biasa tetapi juga pada pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor pariwisata dan perdagangan. Banyak pelaku usaha yang mengandalkan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama untuk distribusi barang dan jasa.
