REGIONAL NEWS.ID, TANJUNGPINANG – Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada 26 Agustus 2024. Masyarakat memprediksi untuk Pemilukada Gubernur Kepri bakal bertanding dua pasangan calon. Bahkan kalangan masyarakat netral melihat tidak tertutup kemungkinan hanya ada satu calon melawan kotak kosong.
Dibalik keriuhan konstelasi Politik, Pendiri sekaligus Ketua BP3KR, Dato’ H Huzrin Hood berpesan kepada calon Gubernur Kepri yang akan mengikuti pilkada untuk dapat memperhatikan nasib rakyat dan dapat mensejahterakan masyarakat Kepri.
Dato’ H. Huzrin Hood mengatakan, untuk pemimpin Kepri kedepan, harus memprioritaskan industri maritim dan investasi di bidang maritim. Banyak sumber PAD (pendapatan asli daerah, red) yang dapat dikelola di bidang maritim.
Seperti labuh jangkar, pasir laut, adanya tempang penampungan dan pelelangan ikan, membangun cold storage (mesin pendingin) untuk mempertahankan kualitas dan mencegah kerusakan ikan yang berguna bagi para nelayan.
“Yang utama kepala daerah Kepri nantinya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sekarang ada tiga daerah yang masuk masuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) tapi masih banyak masyarakat Kepri yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi jangan sampai pilih pemimpin indah kabar dari muka,” ujar Dato’ Huzrin Hood.
Mengenai adanya fenomena pilkada di Kepri hanya ada satu pasangan calon, yang artinya melawan kotak kosong, Dato’ H. Huzrin Hood menganggap itu merupakan kemunduran demokrasi dan tidak berjalannya fungsi partai politik untuk mengakomodir pemilih menentukan pilihannya.
“Adanya calon kepala daerah melawan kotak kosong menurut saya demokrasi tidak berjalan. Bahkan saya mendapat kabar apabila ada calon kepala daerah melawan kotak kosong tidak perlu lagi dilakukan pemilihan,” ujar H. Huzrin Hood.
Terkait masifnya pembangunan infrastruktur fisik di Provinsi Kepri saat ini, Dato’ H. Huzrin Hood tidak mempermasalahkannya, asal dana yang digunakan diambil dari APBN. Jangan membangun infrastruktur fisik hanya untuk proyek mercusuar yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Kepri.
“Khusus untuk proyek Tugu Bahasa, saat almarhum Gubernur Kepri H.M Sani sudah saya pesankan dibangun dengan dana APBN. Walau sekarang dibangun dengan APBN tapi dibantu juga dengan APBD. Apalagi saat ini ini keuangan APBD Kepri defisit, jadi darimana pos anggaran pembangunan tugu Bahasa tersebut,” ujar H. Huzrin Hood.
